SERAMBINEWS.COM - Ada aturan khusus terkait pengkinian data rekening bank bagi perusahaan yang berdomisili di Aceh dalam proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.

Berdasarkan Frequently Asked Questions (FAQ) atau daftar pertanyaan dan jawaban seputar BSU 2026 yang dimuat di laman BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan yang berdomisili di Aceh wajib memilih atau menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) saat mengisi informasi rekening pekerja.

Ketentuan tersebut berbeda dengan perusahaan yang berdomisili di luar Aceh.

Dalam FAQ tersebut dijelaskan, perusahaan di luar Aceh dapat memilih atau menggunakan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Untuk perusahaan yang berdomisili di Aceh pengisian informasi bank wajib memilih/menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI)," demikian penjelasan BPJS Ketenagakerjaan dalam FAQ BSU 2026, dikutip Serambinews.com, Rabu (11/11/2026).

Sementara itu, perusahaan yang berdomisili di luar Aceh dapat menggunakan salah satu bank Himbara.

Baca juga: Cara Pengkinian Data BSU 2026 di Portal BPJS Ketenagakerjaan, Dapat Rp 900.000, Terakhir 14 November

Aturan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan perusahaan maupun pekerja dalam proses pengkinian data calon penerima BSU 2026.

Cara Pengkinian Data BSU 2026

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, pengkinian data dapat dilakukan oleh pemberi kerja melalui menu Pengkinian Data BSU pada Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP).

Adapun data yang perlu dilengkapi perusahaan meliputi lokasi pekerjaan, nama bank, nomor rekening, nama rekening, dan nomor handphone pekerja.

Sementara itu, pekerja juga dapat melakukan pengkinian data secara mandiri melalui portal resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi JMO.

Pekerja perlu menyiapkan sejumlah informasi, di antaranya NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, foto diri, foto KTP, nama ibu kandung, nomor handphone, email terkini, serta provinsi dan kabupaten/kota kantor peserta.

Selain itu, pekerja juga harus mengisi informasi rekening berupa nama bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening.

Baca juga: Link Cek BSU 2026 Tidak Bisa Diakses, BPJS Ketenagakerjaan Minta Pekerja Coba Lagi Pukul 17.00 WIB

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan batas waktu pengkinian data melalui portal maupun aplikasi JMO paling lambat 13 November 2026 atau sebelum 14 November 2026.

BSU 2026 Cair November-Desember

Sebagai informasi, BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus.

Dengan demikian, pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan total Rp900.000.

Adapun pencairan BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.

Untuk mengetahui status terdaftar sebagai calon penerima maupun status pencairan bantuan, pekerja dapat mengeceknya melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://bsu.kemnaker.go.id.

Perlu diketahui, pengkinian data melalui portal BPJS Ketenagakerjaan bukan berarti pekerja otomatis ditetapkan sebagai penerima BSU.

Penetapan penerima tetap melalui proses verifikasi berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Apa itu Program Bantuan Subsidi Upah (BSU)?

Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah yang diberikan kepada Pekerja/Buruh.
Apa tujuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU)?

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Apa saja syarat Calon Penerima BSU Tahun 2026?

Sebagaimana diatur pada Permenaker 16 Tahun 2026, persyaratannya adalah:

• Pekerja/Buruh
• Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
• Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Agustus 2026; dan
• Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tambahan kriteria sebagai berikut:Dalam hal
• Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan
• Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh sebagaimana tercantum dalam
• Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh;
• Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang
• Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh;
• Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau
• Gaji/Upah lebih besar dari Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, dan merupakan Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
• Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
• Memiliki rekening yang aktif pada Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN dan BSI) / Pos Penyalur.

Berapa upah maksimal yang dapat menerima BSU?

Gaji/upah maksimal Rp3.500.000 (atau sesuai upah minimum bagi wilayah yang mempunyai UM lebih besar dari Rp3.500.000).

Bagaimana ketetapan penerima BSU bagi pekerja dengan gaji UMP/ UMK?

Gaji/upah maksimal Rp3.500.000 (atau sesuai upah minimum bagi wilayah yang mempunyai UM lebih besar dari Rp3.500.000).

Apakah peserta yang telah menerima bantuan sosial lainnya, dapat menerima BSU Tahun 2026 ini?

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah disalurkan. (Serambinews.com/Firdha)