TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan ada 11 perusahaan perkebunan yang direkomendasikan Bareskrim Polri untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU)-nya.

Rekomendasi pencabutan izin tersebut berkaitan dengan penindakan terhadap perusahaan yang lahannya terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers pada Senin 9 November 2026.

Nusron mengatakan, 11 perusahaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Timur.

"Terima kasih atas izin Pak Menko Polkam. Kami sampaikan ada 11 perusahaan berbasis HGU (Hak Guna Usaha) yang direkomendasikan oleh Bareskrim Polri untuk dicabut HGU-nya," kata Nusron.

Adapun 11 perusahaan tersebut yakni PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Kemudian PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT BSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API yang berada di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat.

Sementara dua perusahaan lainnya adalah PT JMS dan PT STP yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Investor dari Korea Selatan, Malaysia, hingga Singapura

Nusron juga mengungkapkan latar belakang kepemilikan atau beneficial ownership dari sejumlah perusahaan tersebut.

Menurutnya, terdapat investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

Selain itu, terdapat pula pemegang saham dari dalam negeri.

"Kalau dilihat dari BO-nya atau beneficiary ownership-nya dari 11 PT tersebut, ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Investornya, pemegang sahamnya juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," ujar Nusron.

Lima Klaster Penindakan 11 Perusahaan

Nusron menjelaskan, penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, hingga status perizinannya.

1. Pencabutan HGU secara keseluruhan

Klaster pertama mencakup perusahaan yang direkomendasikan kehilangan seluruh HGU-nya.

Salah satunya PT MIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare.

Pencabutan dilakukan karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan tersebut mencapai lebih dari 50 persen, terjadi berulang kali, serta tidak dilengkapi sarana dan prasarana mitigasi kebakaran.

Nusron juga menyebut PT RKA dengan sejumlah luasan lahan yang masuk dalam penindakan.

2. HGU berakhir dan diambil alih negara

Klaster kedua adalah PT BSLT dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare.

Menurut Nusron, masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga lahan tersebut masuk dalam penanganan negara.

3. Evaluasi izin usaha perkebunan

Klaster ketiga menyasar perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU.

Nusron memastikan HGU untuk perusahaan dalam kelompok ini tidak akan diterbitkan.

Pemerintah juga merekomendasikan Menteri Dalam Negeri bersama Direktur Jenderal Perkebunan untuk mengevaluasi izin usaha PT ANI, PT BOS, dan PT AER karena perusahaan-perusahaan tersebut belum aktif.

4. Pencabutan HGU sebagian

Klaster keempat adalah PT SAE di Kabupaten Landak dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare.

Namun, pencabutan hanya dilakukan sebagian karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan tersebut kurang dari 50 persen.

5. Pendalaman dan inspeksi lapangan

Sementara itu, tiga perusahaan masih dalam tahap pendalaman, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS.

Nusron mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan fisik langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masing-masing perusahaan.

"Kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan," ujarnya.

Pemerintah pun masih mengkaji langkah penindakan lanjutan terhadap ketiga perusahaan tersebut.

(TribunNewsmaker.com)