TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Akademisi Pendidikan Kalimantan Barat, Suherdiyanto, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kekerasan yang menewaskan seorang siswi SMP di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Ia menilai peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan keji.

Seorang anak yang seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar, bermain, mengembangkan cita-cita, serta menikmati masa remaja justru harus kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan.

“Saya pribadi menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kita berharap peristiwa ini bukan sekadar menjadi persoalan kriminalitas, tetapi juga peringatan dan perhatian serius bagi kita semua tentang pentingnya membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat,” ujarnya.

Suherdiyanto mengatakan, ada lima hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menyikapi tragedi tersebut, terutama dari perspektif pendidikan dan perlindungan anak.

Pertama, keselamatan anak harus menjadi tanggung jawab bersama.

Menurutnya, pembahasan mengenai pendidikan selama ini sering kali lebih berorientasi pada capaian akademik.

Padahal, pendidikan berkualitas harus dimulai dari jaminan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan menjalani kehidupannya dengan aman.

Baca juga: Tragedi Siswi SMP Kubu Raya, Eka Nurhayati: Negara Tak Boleh Gagal Lindungi Anak

Perlindungan anak, kata dia, tidak boleh berhenti ketika siswa meninggalkan gerbang sekolah.

Keluarga, pemerintah dan masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap keselamatan anak di lingkungan tempat mereka beraktivitas.

“Artinya, harus dibangun ekosistem perlindungan anak, bukan hanya sebatas penyelenggaraan proses pembelajaran,” jelasnya.

Kedua, sekolah harus menjadi pusat edukasi sekaligus pembentukan karakter.

Penguatan pendidikan karakter tidak cukup hanya melalui ceramah atau kegiatan seremonial, tetapi harus disertai pembelajaran praktis yang membekali anak menghadapi situasi berbahaya.

Di antaranya, kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan diri, menghindari konfrontasi dengan pelaku kejahatan, memahami cara meminta pertolongan dalam kondisi darurat, mengetahui saluran pengaduan ketika menghadapi ancaman, serta membangun keberanian melaporkan tindakan kekerasan.

Ia menegaskan, anak tidak boleh dibebani tanggung jawab untuk menghadapi kejahatan seorang diri. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama.

Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam sistem perlindungan anak.

Menurutnya, tanggung jawab terhadap keselamatan siswa tidak bisa hanya diserahkan kepada guru dan pihak sekolah.

Perlu ada koordinasi konkret antara dinas pendidikan, satuan pendidikan, orang tua, kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat hingga lembaga perlindungan anak.

Dengan demikian, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama.

Keempat, seluruh satuan pendidikan perlu memiliki mekanisme respons psikologis ketika terjadi tragedi yang melibatkan anak atau lingkungan sekolah.

Peristiwa pembunuhan terhadap teman sebaya berpotensi menimbulkan trauma dan kecemasan bagi siswa lainnya.

Karena itu, dinas pendidikan dan pihak sekolah diharapkan mengambil langkah preventif maupun penanganan pascakejadian.

Salah satunya melalui pendampingan psikologis bagi siswa, termasuk melibatkan tenaga profesional seperti psikolog serta menyediakan ruang aman dan privasi bagi anak untuk menyampaikan perasaan maupun pengalaman mereka.

Kelima, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan perlindungan anak.

Evaluasi tersebut bukan semata-mata karena adanya tragedi, tetapi harus menjadi bagian dari upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Suherdiyanto menegaskan, perhatian terhadap persoalan anak jangan hanya muncul setelah terjadi peristiwa tragis.

Upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama.

“Jangan sampai kita baru membicarakan perlindungan anak setelah ada kejadian. Pencegahan harus menjadi yang utama. Jangan pula seluruh persoalan anak dibebankan kepada guru, karena guru memiliki tanggung jawab mendidik, tetapi pemerintah juga harus menyediakan sistem dan fasilitas agar perlindungan anak berjalan efektif,” tegasnya.

Menurutnya, peristiwa ini juga harus menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan karakter, kepedulian sosial, empati, rasa hormat dan tanggung jawab kemanusiaan.

Suherdiyanto berpandangan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya nilai siswa maupun banyaknya prestasi yang diraih sekolah.

Lebih dari itu, keberhasilan pendidikan juga harus dilihat dari sejauh mana negara, sekolah, masyarakat dan orang tua mampu menjamin keselamatan anak-anak.

“Jangan sampai sekolah berhasil mencetak anak-anak berprestasi, tetapi lingkungannya belum mampu menjamin keselamatan mereka. Semoga peristiwa ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat untuk memperkuat sistem perlindungan anak,” pungkasnya. (*)