Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Video di bawah ini membahas dinamika dan tuntutan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, yang menghadirkan narasumber Ketua Partai Buruh Lampung, Sulaiman Ibrahim, dalam podcast QnA Tribun Lampung, bertema "UMP 2027 Kembali ke Survei KHL", di Studio Tribun Lampung pada Kamis (05/11/2026).

Sulaiman Ibrahim mendesak pemerintah agar kembali menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai penentu utama besaran UMP 2027, ketimbang hanya bergantung pada formula penyesuaian dari pemerintah.

Survei tersebut mencakup 64 item kebutuhan pokok yang esensial. Serikat pekerja menuntut agar UMP ditetapkan memenuhi 100 persen standar KHL guna menjaga daya beli buruh di tengah laju inflasi.

Dalam kesempatan tersebut, Sulaiman turut menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pengupahan. Ia menyoroti fakta bahwa selama 22 tahun terakhir, penetapan upah oleh pemerintah selalu berada di bawah standar KHL.

Kenaikan upah dalam lima tahun terakhir sebesar 24,8 persen dinilai sangat kecil dan memprihatinkan bagi para pekerja. Selain itu, masalah lemahnya pengawasan juga menjadi sorotan, terutama dengan masih adanya perusahaan besar di sektor perkebunan yang membayar upah di bawah standar minimum tanpa penegakan sanksi hukum yang tegas.

Terkait dinamika pembahasan UMP 2027, prosesnya dinilai masih diliputi ketidakjelasan regulasi. Pembahasan belum dapat diakses secara transparan karena masih menunggu sinkronisasi regulasi baru serta pembentukan Dewan Pengupahan Nasional.

Sulaiman juga mengingatkan pentingnya integritas dan etika dalam musyawarah tripartit agar praktik manipulasi survei lapangan seperti pada masa lalu tidak terulang kembali.

Partai Buruh Lampung berharap pemerintah memiliki itikad baik dalam memenuhi kebutuhan dasar para pekerja. Langkah ini dinilai sangat krusial demi mencegah meluasnya kemiskinan struktural di tengah masyarakat.

( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )