TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal.

Menurutnya, koordinasi menjadi salah satu persoalan mendesak yang perlu segera dibenahi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Sebab, selama ini masih ditemukan pelaksanaan pekerjaan yang berjalan sendiri-sendiri antarperangkat daerah.

Baca juga: Agus Nur Hadie Pilih Legawa, Tinggalkan Kursi Sekda Banyumas demi Pengabdian di Posisi Baru

Hal tersebut disampaikan Sadewo saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Dedy Noerhasan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Kamis 5 November 2026.

Sadewo berharap, dengan adanya Pj Sekda, koordinasi antarperangkat daerah dapat semakin kuat.

Terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan, mengejar target program tahun anggaran 2026, hingga mempersiapkan program kerja tahun 2027.

"Yang terdahulu sudah baik, tapi menurut saya hal yang paling urgent di pemerintahan jalanan ini adalah koordinasi," ujar Sadewo kepada Tribunbanyumas.com pada Kamis 5 November 2026.

Ia menilai, terkadang masing-masing OPD masih menjalankan tugas secara sendiri-sendiri sehingga diperlukan peran Sekda menyatukan langkah dan memastikan setiap perangkat daerah bekerja sebagai satu tim.

Menurutnya, persoalan lintas sektor seperti itu harus diselesaikan melalui kerja bersama, bukan berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing instansi.

"Saya contohkan tadi penyelesaian Pasar Wage itu empat OPD, kalian itu jadi satu tim," ucapnya.

Bentuk Penanggung Jawab

Ia juga mengaku telah menginstruksikan agar setiap persoalan pemerintahan memiliki penanggung jawab atau person in charge.

Dengan demikian, setiap permasalahan memiliki pihak yang secara khusus bertanggung jawab mengawal proses penyelesaiannya.

Salah satu contohnya adalah persoalan Kebondalem.

Sadewo mengatakan, dirinya telah menunjuk PIC untuk menangani persoalan tersebut secara khusus.

Dengan adanya penanggung jawab khusus, koordinasi dan komunikasi terkait persoalan Kebondalem diharapkan dapat lebih mudah dilakukan.

Selain persoalan Kebondalem, ia juga menyinggung permasalahan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Jalan Bung Karno, khususnya terkait kesepakatan pemindahan lokasi usaha.

Sadewo menjelaskan, pemindahan tersebut sebenarnya merupakan kesepakatan yang telah dibangun sejak lama.

Para pedagang akan dipindahkan setelah pemerintah daerah menyiapkan lahan relokasi.

"Kalau kasus-kasus yang lain, misalkan UMKM. Sebetulnya itu kesepakatan dari dulu kok. Kesepakatan bersama-sama dipindah setelah Pemda menyiapkan lahan relokasi," imbuhnya.

Manajemen Talenta ASN

Sadewo juga menyinggung penerapan manajemen talenta dalam penataan dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Banyumas.

Terkait masih adanya empat jabatan kepala dinas yang kosong, ia memastikan pemerintah daerah akan segera melakukan pengisian agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar.

"Segera lah. Sementara yang kosong adalah Plh," katanya.

Sementara itu, Dedy Noerhasan resmi menjabat sebagai Pj Sekda Banyumas setelah dilantik dan diambil sumpah jababannya oleh Bupati Sadewo Tri Lastiono, Kamis 5 November 2026.

Pelantikan tersebut menandai penugasan resmi Dedy menjalankan tugas dan fungsi Sekda setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekda sejak 21 Oktober 2026.

Melalui penunjukan tersebut, Dedy akan mengemban tugas sebagai Pj Sekda selama tiga bulan.

Masa penugasan tersebut dapat diperpanjang apabila jabatan Sekda definitif belum terisi, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterbatasan Kewenangan Plh

Sadewo mengungkapkan, pelantikan Pj Sekda menjadi penting karena jabatan Plh memiliki keterbatasan kewenangan.

Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap membutuhkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat.

"Untuk itu, penunjukan pejabat sekretaris daerah yang dilaksanakan pada hari ini, berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah, menjadi bagian dari kebutuhan organisasi untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah," ucapnya.

Dengan adanya penunjukan tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris daerah dapat berjalan lebih optimal.

Dengan demikian, berbagai kebutuhan administrasi, koordinasi, serta pengambilan keputusan pemerintahan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ia juga berpesan agar Dedy menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta membangun koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah.

"Kepada pejabat yang mendapatkan amanah ini, saya berharap agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta membangun koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah," pesannya.

Kawal Program Trilas

Ditemui seusai pelantikan, Pj Sekda Banyumas, Dedy Noerhasan, mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal hingga akhir tahun 2026.

Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan dapat diselesaikan sesuai target.

"Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) supaya kegiatan sampai dengan akhir tahun dapat berjalan lancar sesuai dengan target, pelayanan publik juga harus terlayani dengan baik," tuturnya.

Menurut Dedy, dukungan dan sinergi seluruh perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan pemerintahan, termasuk memastikan kesiapan administrasi menjelang akhir tahun anggaran.

Pasalnya, waktu yang tersisa hingga penghujung tahun 2026 kurang dari dua bulan.

Pihaknya akan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sadewo Tri Lastiono bersama Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti melalui program Trilas.

Tidak hanya mengejar penyelesaian program tahun anggaran 2026, Dedy juga mulai mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2027.

Menurutnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun 2026 akan menjadi bahan penyusunan dan perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Proses persiapan tersebut, kata dia, sudah mulai berjalan agar pelaksanaan program pada tahun 2027 dapat berlangsung lebih baik dan lancar.

"Artinya dengan evaluasi di 2026 hasil itu kita siapkan untuk merancang kegiatan dan ini sudah proses berjalan, sehingga kegiatan tahun 2027 diharapkan bisa dapat berjalan dengan baik, mungkin bisa lebih lancar lagi," pungkasnya. (jti)