TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan listrik di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali dibawa ke meja perundingan.  

Kali ini, kalangan nelayan meminta PLN memberikan kepastian terkait pasokan listrik yang kerap terganggu dan berdampak langsung terhadap aktivitas perikanan. 

Persoalan tersebut disampaikan DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Kepulauan Anambas saat mendatangi kantor PLN ULP Anambas, Kamis, (5/11/2026). 

Dalam pertemuan itu, HMNI tidak hanya mempertanyakan penyebab pemadaman yang berulang.  

Mereka juga meminta kejelasan mengenai langkah PLN untuk menjamin pasokan listrik serta tanggung jawab terhadap kerugian masyarakat akibat gangguan tersebut. 

Pelaksana tugas (Plt) Ketua HMNI Anambas yang juga Sekretaris II DPD HMNI Kepri, Dedi Syahputra mengatakan, pihaknya telah menyerahkan surat resmi berisi sejumlah tuntutan dan pertanyaan kepada PLN. 

"Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari PLN. Sebab, persoalan listrik ini sudah menjadi keluhan masyarakat, terutama nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik," kata Dedi usai audiensi. 

Menurutnya, dampak pemadaman listrik tidak berhenti pada terganggunya aktivitas rumah tangga.  

Sektor perikanan juga ikut menanggung akibatnya, mulai dari produksi es balok, penyimpanan ikan hingga kegiatan usaha yang menggunakan cold storage. 

Kondisi tersebut dinilai cukup merugikan nelayan. Sebab, es balok menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas ikan sebelum dan setelah hasil tangkapan dibawa ke darat. 

"Kalau produksi es terganggu karena listrik padam, nelayan juga terkena dampaknya. Hasil tangkapan berisiko rusak, sementara biaya operasional bisa bertambah," ujarnya. 

Dedi menegaskan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan setiap kali terjadi gangguan.  

PLN diminta memiliki langkah nyata untuk memperbaiki keandalan pembangkit maupun jaringan distribusi listrik di Anambas. 

HMNI juga menyoroti persoalan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman.  

Menurut Dedi, harus ada kejelasan mengenai mekanisme pengaduan dan kemungkinan ganti rugi bagi masyarakat terdampak. 

"Kami meminta kepastian soal kompensasi dan mekanisme ganti rugi. Masyarakat perlu tahu bagaimana prosedurnya apabila mengalami kerugian akibat gangguan listrik," tegasnya. 

Saluran pengaduan juga diharapkan lebih responsif sehingga keluhan pelanggan tidak berhenti sebatas laporan. 

Dedi berharap hasil pertemuan tersebut tidak hanya menjadi catatan, tetapi ditindaklanjuti melalui perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. 

"Harus ada komitmen dan tindak lanjut. Kami ingin ada koordinasi antara PLN, pemerintah daerah, organisasi nelayan dan pelaku usaha perikanan agar persoalan ini tidak terus berulang," katanya. 

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Manager PLN ULP Anambas, Fachri Refi, mengakui pelayanan kelistrikan di wilayah kepulauan itu masih memiliki sejumlah kendala. 

Ia mengatakan PLN terus berupaya melakukan pembenahan agar masyarakat bisa menikmati listrik dengan pasokan yang lebih stabil. 

"Kami akui masih banyak kekurangan, tetapi kami tetap berupaya melakukan perbaikan. Prinsip kami, listrik harus bisa menyala 24 jam," kata Fachry. 

Menurutnya, PLN juga tidak menginginkan terjadinya pemadaman karena kondisi tersebut turut menambah beban pekerjaan petugas di lapangan yang harus segera menangani gangguan. 

"Ketika listrik padam, petugas PLN juga harus bekerja ekstra untuk menangani gangguan tersebut. Kami tentu tidak ingin hal itu terjadi," ujarnya. 

Fachry berharap audiensi bersama HMNI dapat menjadi ruang komunikasi untuk mengetahui persoalan yang dirasakan masyarakat sekaligus bahan evaluasi bagi PLN. 

"Harapan kami sebagai pimpinan PLN tentu terus memberikan progres dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (TribunBatam.id/Ihsan Imaduddin)