SURYA.co.id, PASURUAN - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memastikan rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tidak akan mengganggu anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan lainnya di Kabupaten Pasuruan.

Pinjaman tersebut disiapkan untuk mempercepat pembangunan tiga proyek strategis, yakni RSUD Purwodadi, Pasar Wisata Cheng Hoo, dan Pemandian Alam Banyubiru.

Skema pembiayaan itu, menurut Rusdi, telah disertai perhitungan dan rencana pembayaran agar tidak membebani kemampuan fiskal daerah maupun mengurangi anggaran pelayanan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikan Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan, dalam rapat paripurna III dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terkait pengantar nota rancangan APBD Tahun 2027, Rabu (4/11/2026).

Pinjaman Rp363 Miliar untuk Tiga Proyek Strategis

Mas Rusdi menjelaskan, rencana pinjaman tersebut diarahkan untuk mendukung tiga proyek, yakni pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi, pengembangan Pasar Wisata Cheng Hoo, serta Pemandian Alam Banyubiru.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan perhitungan dan skema pembayaran agar kewajiban pinjaman tidak mengganggu kemampuan fiskal daerah maupun alokasi anggaran untuk program rutin lainnya.

“Skema pinjaman untuk pembiayaan pembangunan program ini tidak akan mengganggu program yang lain. Program yang lain tetap bisa dilaksanakan dengan maksimal,” ujar dia.

RSUD Purwodadi Perkuat Layanan Kesehatan Wilayah Selatan

Ia menyebut, pembangunan RSUD Purwodadi menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan.

Rumah sakit tersebut direncanakan berdiri di atas aset milik pemerintah daerah dan memiliki kapasitas sekitar 250 tempat tidur.

Keberadaan RSUD baru itu diharapkan dapat mendekatkan akses layanan rujukan bagi masyarakat di 10 kecamatan wilayah selatan.

Selama ini, warga di kawasan tersebut harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan layanan rumah sakit rujukan di RSUD Bangil maupun RSUD Grati.

“UHC prioritas tetap kita pertahankan dan layanan rujukan kita akan semakin lengkap karena RSUD Purwodadi nantinya akan dilengkapi helipad yang mendukung program Presiden, yaitu ambulans udara,” jelasnya.

Mas Rusdi juga optimistis, operasional RSUD Purwodadi nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Ia mencontohkan RSUD Grati yang mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp90 miliar per tahun dengan bed yang jauh di bawah proyeksi RSUD Purwodadi ini.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sejak tahap pembangunan.

Mulai manajemen rumah sakit, dokter spesialis, tenaga medis, perawat, hingga tenaga administrasi dan pendukung lainnya.

Peluang kerja tersebut diharapkan dapat diprioritaskan bagi warga Kabupaten Pasuruan.

Dengan demikian, pembangunan rumah sakit tidak hanya memperkuat layanan kesehatan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Pemkab Pasuruan Siapkan Skema Kerja Sama untuk Cheng Hoo dan Banyubiru

Sementara itu, untuk Pasar Wisata Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyubiru, Pemkab Pasuruan tengah mempertimbangkan alternatif skema pengelolaan melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga maupun bentuk pemanfaatan aset lainnya.

Mas Rusdi menilai, kedua destinasi tersebut masih memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan lebih optimal.

Pasar Wisata Cheng Hoo, misalnya, tercatat dikunjungi sekitar 500.000 orang sepanjang 2025.

Namun, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan masih sekitar Rp35 juta per tahun.

Adapun Pemandian Alam Banyubiru menghasilkan pendapatan sekitar Rp745 juta pada 2025.

Angka tersebut dinilai belum menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan sekitar Rp500 juta pada 2014, terlebih masih terdapat biaya pemeliharaan yang harus ditanggung pemerintah daerah.

“Untuk Pasar Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyubiru, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyiapkan skema yang lain, yaitu dengan skema KSP atau kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga maupun bentuk pemanfaatan lainnya,” ungkapnya.

Jika skema kerja sama tersebut dapat direalisasikan, kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman daerah berpeluang lebih rendah dari rencana maksimal Rp363 miliar.

Mas Rusdi menegaskan, rencana pembiayaan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan PAD.

Karena itu, setiap proyek yang dibiayai harus memiliki perencanaan matang dan hasil yang terukur.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pembangunan proyek strategis tetap berjalan, sementara program rutin dan pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.