TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bercita-cita memberikan beasiswa kepada 1.000 anak dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Program tersebut tengah dirumuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Dedi Mulyadi atau KDM mengatakan, pendidikan menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan adanya bantuan pemerintah, orang tua diharapkan tidak perlu menjual aset atau harta benda demi membiayai pendidikan anaknya.

"Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang seribu anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya," ujar KDM, dikutip Rabu (4/11/2026).

Selain beasiswa bagi 1.000 calon mahasiswa ITB, KDM juga merancang bantuan pendidikan untuk 10 lulusan terbaik program S1 ITB agar bisa melanjutkan kuliah ke jenjang S2. Sementara itu, 10 lulusan terbaik S2 akan mendapatkan beasiswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang S3.

Dedi mengatakan, bidang studi penerima beasiswa akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jawa Barat, terutama jurusan yang memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan dan pengembangan teknologi.

"Jurusannya (penerima beasiswa) yang memiliki relevansi dengan pertumbuhan dan teknokrasi pembangunan di Jabar," katanya.

Tak hanya pendidikan, KDM juga merencanakan program perlindungan masyarakat melalui pemberian asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga Jawa Barat pada 2027.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah. KDM berharap kondisi fiskal Jawa Barat pada 2027 lebih baik sehingga berbagai program perlindungan masyarakat dapat direalisasikan.

"Tahun 2027, semoga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan," katanya.

Pemerintah, kata KDM, memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari beban biaya kesehatan dan pendidikan. KDM tidak ingin masyarakat kehilangan hasil kerja bertahun-tahun hanya untuk membayar pengobatan atau terpaksa menjual aset demi menyekolahkan anak.

"Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk menyekolahkan anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara," ucapnya.

Sementara berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Pemprov Jabar mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp27,58 triliun.

Dari total anggaran tersebut, alokasi pendidikan mencapai 34,42 persen dan infrastruktur sebesar 29,49 persen. Sementara itu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 9,47 persen.

Besarnya alokasi pendidikan diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses masyarakat, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.