TRIBUNPEKANBARU.COM - Unggahan video kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mendadak memantik kehebohan di media sosial.

Perjalanan studi referensi yang digelar rombongan ibu-ibu DWP ke Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada 19–21 Oktober 2026 tersebut mendadak diterjang gelombang kritik dari warganet.

Sorotan tajam publik mengemuka setelah akun Instagram resmi DWP Tulungagung mengunggah rekaman video yang memperlihatkan keceriaan rombongan mengunjungi berbagai objek wisata di kawasan Dieng hingga berburu kuliner di Solo.

Isu kian memanas lantaran perjalanan dinas organisasi tersebut diketahui disokong oleh kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 50 juta.

Sadar aksinya memicu polemik luas di dunia maya, pengelola akun DWP Tulungagung diam-diam langsung menghapus (take down) video kunjungan wisata tersebut dan hanya menyisakan dokumentasi acara inti.

Menanggapi sorotan tajam warganet yang kian meluas, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, akhirnya buka suara memberikan klarifikasi di Pendopo Kabupaten pada Selasa (27/10/2026).

Baharudin menyayangkan cara publikasi tim media sosial DWP yang dinilainya tidak proporsional dan keliru dalam menyajikan agenda utama perjalanan.

"Sebetulnya acara yang intinya itu malah tidak di-up, tapi yang di-up itu justru pas mampir ke tempat wisata. Kalau meng-upload itu mestinya seimbang antara kegiatan inti dan kegiatan ekstra," tutur Baharudin di hadapan awak media.

Ia meluruskan bahwa agenda utama studi referensi ke Pemkab Wonosobo merupakan program kerja rutin tahunan organisasi yang sebenarnya telah dilaksanakan dengan tuntas sesuai prosedur.

Bantah Pakai APBD untuk Plesiran, Sebut Wisata Pakai Uang Iuran Anggota

Mengenai tudingan pemborosan dana rakyat demi agenda plesiran di Dieng, Baharudin menegaskan bahwa tidak seluruh pendanaan perjalanan tersebut disedot dari kas negara.

Ia merinci bahwa kucuran APBD senilai Rp 50 juta murni dialokasikan untuk membiayai agenda formal dan kegiatan inti organisasi.

Sementara itu, agenda tambahan seperti wisata jip di Dieng hingga santap kuliner di Solo sepenuhnya menggunakan dana swadaya dari iuran internal anggota DWP.

"Semua anggaran tidak dari APBD semua. Yang ekstra ini ya pure dari uang iuran. Jadi DWP itu ada iuran untuk kegiatan ekstra, sedangkan kegiatan intinya yang di-cover sudah dilaksanakan," terang Baharudin tegas.

Kendati mengklaim tidak ada penyelewengan anggaran daerah, Pemkab Tulungagung berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DWP Tulungagung.

Evaluasi tersebut tidak hanya menyasar tata cara pelaksanaan kegiatan dinas luar daerah, namun juga menyangkut edukasi kehumasan dan penyaringan publikasi konten media sosial agar tidak memicu salah persepsi di tengah masyarakat.

"Tetap ada evaluasi. Semuanya akan kita evaluasi agar ke depannya pelaksanaan dan publikasi kegiatan organisasi bisa berjalan lebih baik dan utuh," pungkas Baharudin.