Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, KAGOSHIMA — Jumlah pekerja asal Indonesia di Prefektur Kagoshima meningkat dari 489 orang pada Oktober 2021 menjadi 4.486 orang pada 2025 (hanya pekerja).

Sedagkan keseluruhan WNI di Kagoshima sebanyak 5.261 orang per akhir Desember 2025,

 "Indonesia menjadi negara asal pekerja asing terbesar kedua di prefektur tersebut setelah Vietnam, dengan porsi sekitar 27 persen dari total tenaga asing yang ada di Kagoshima," papar sumber Tribunnews.com Rabu (30/9/2026).

Data itu disampaikan dalam pembahasan di parlemen prefektur. 

Setelah meningkat menjadi 1.250 orang pada 2022, jumlah pekerja Indonesia terus bertambah sekitar seribu orang per tahun.

Pemerintah Kagoshima menetapkan Indonesia, Myanmar, Filipina, dan India sebagai empat negara yang akan diprioritaskan untuk memperkuat hubungan dalam penerimaan tenaga kerja asing. 

Kebijakan tersebut tercantum dalam strategi kedua penerimaan dan pengembangan tenaga kerja asing yang disusun pada Maret 2025.

Kepala Departemen Perdagangan, Industri, Tenaga Kerja, dan Perikanan Kagoshima, Takashi Kitamura, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki penduduk sekitar 280 juta jiwa dengan rata-rata usia sekitar 31 tahun. 

Ia juga menyebut target Indonesia untuk mengirim 250.000 tenaga kerja ke Jepang dalam lima tahun, yang diumumkan pada September 2024.

Baca juga: Jadwal Jepang vs Korea Selatan: Laga Emosional dan Rekor di Final Sepak Bola Asian Games 2026

Menurut Kitamura, banyaknya perusahaan Jepang di Indonesia turut mendorong minat masyarakat untuk bekerja di Jepang. 

Kagoshima mengadakan seminar mengenai tenaga kerja Indonesia, melakukan peninjauan lembaga pengirim di Indonesia, serta mempertemukan lembaga tersebut dengan organisasi pengawas di Kagoshima.

Di sisi lain, pemerintah prefektur menyiapkan dukungan bagi perusahaan dan organisasi pengawas untuk beralih ke sistem pembinaan kerja atau ikusei shūrō. 

Dukungan itu meliputi seminar, penyampaian informasi melalui situs prefektur, dan konsultasi individual dengan ahli administrasi hukum.

Gubernur menjelaskan bahwa layanan konsultasi diperluas pada tahun anggaran berjalan melalui kerja sama dengan perusahaan swasta agar pertanyaan mengenai sistem baru dapat dijawab lebih cepat.

Kagoshima juga akan meminta pemerintah pusat menyesuaikan persyaratan dengan kondisi daerah yang memiliki banyak usaha kecil, termasuk meninjau batas jumlah perusahaan yang dapat ditangani lembaga pengawas dan pendukung.

Angka 4.486 orang merujuk pada pekerja Indonesia, sehingga cakupannya berbeda dari jumlah seluruh penduduk berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di Kagoshima.

Diskusi  beasiswa dan loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: [email protected]