TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengingatkan bahwa kepakaran sejati tidak berhenti di ruang kelas dan jurnal akademik. Seorang pakar harus terus berkembang dan memahami denyut nadi masyarakat.

Ia mencontohkan, banyak analisis yang terlihat rapi secara metodologi, namun gagal menangkap realitas sehari-hari.

“Saya sering menemukan analisis yang secara metodologi rapi, tapi tidak pernah menyentuh bagaimana sebenarnya seorang ibu di desa mengambil keputusan ekonomi hari-hari, atau bagaimana koperasi benar-benar berjalan di tengah budaya gotong royong yang sudah ada,” tutur Budiman.

Baca juga: Bukan Bansos Sesaat, Budiman Sudjatmiko: Pendidikan Gratis Investasi SDM yang Buah Hasilnya Seabad

Kisah ibu di desa yang harus memutar uang belanja harian, memutuskan antara membeli beras atau biaya sekolah anak, hingga semangat gotong royong dalam koperasi, seringkali luput dari teori-teori impor.

Karena itu, ia membedakan antara kepakaran yang hidup dan pengetahuan yang berhenti pada teori lama.

Pakar yang membumi adalah mereka yang mau turun, mendengar, dan merasakan langsung persoalan rakyat kecil.

Kata dia, seorang pakar perlu memahami perubahan kondisi sosial masyarakat agar analisis yang diberikan tetap memiliki relevansi terhadap persoalan nyata.

Budiman mencontohkan persoalan ekonomi masyarakat desa yang tidak selalu dapat dipahami hanya melalui teori atau pembahasan akademik.

“Saya sering menemukan analisis yang secara metodologi rapi, tapi tidak pernah menyentuh bagaimana sebenarnya seorang ibu di desa mengambil keputusan ekonomi hari-hari, atau bagaimana koperasi benar-benar berjalan di tengah budaya gotong royong yang sudah ada,” tuturnya.

Budiman juga menyoroti pentingnya melihat persoalan nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan Indonesia sendiri.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Kampanye Akbar Pamungkas Prabowo-Gibran Jadi Bukti Rakyat Hendaki Keberlanjutan

Kata dia, pendekatan keilmuan tetap penting, tetapi penerapannya perlu memperhitungkan konteks strategis bangsa.

“Untuk isu-isu tertentu yang menyangkut kepentingan nasional,  kedaulatan sumber daya, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi di tengah gejolak geopolitik,  analisis pakar idealnya juga mempertimbangkan dimensi kepentingan nasional itu, bukan semata kerangka teori yang diimpor mentah dari konteks negara lain,” katanya.

Budiman menegaskan pandangan tersebut tidak berarti pemerintah menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik yang berbasis pengetahuan tetap dibutuhkan agar kebijakan dapat terus diuji dan diperbaiki.

Dia menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan pakar merupakan hal yang dapat dikelola selama kritik disampaikan berdasarkan data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini bukan berarti kritik harus tunduk pada kepentingan negara, bukan begitu. Tapi analisis yang mengabaikan sama sekali konteks strategis bangsa sendiri, risikonya jadi kurang membumi, betapapun canggih metodologinya,” pungkas Budiman.