TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - DPRK Sorong mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong agar transparan terkait data penerima program pendidikan Yayasan Lembah Kladuk yang menggunakan APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Isack Yable, menegaskan pihak dinas belum menyerahkan data lengkap meliputi nama siswa, asal daerah, sekolah, hingga besaran biaya meski sudah diminta berulang kali menjelang pembahasan APBD Perubahan.

Baca juga: Karhutla Fakfak Mengamuk, Rumah Warga Tomage Rata dengan Tanah!

Kurangnya keterbukaan ini menimbulkan masalah di lapangan. 

Sejumlah orang tua dilaporkan masih mengadu ke anggota dewan karena kesulitan biaya hidup dan perangkat belajar seperti laptop. 

Isack juga menekankan pentingnya transparansi untuk memastikan keberpihakan program kepada masyarakat adat Moi, khususnya warga di wilayah ring satu penghasil migas seperti Seget dan Salawati Tengah. 

Baca juga: Aksi Mahasiswa di Abepura Tuntut Perhatian Serius bagi Pengungsi Konflik Papua

DPRK mendesak data segera dibuka agar pengawasan anggaran berjalan objektif dan kasus siswa dipulangkan akibat macetnya pembiayaan tidak terulang kembali. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)