SURYA.co.id – Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru kembali memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya di Polri.

Baru sekitar dua bulan menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Daya, Audie mendapat penugasan baru di lingkungan Mabes Polri.

Mutasi tersebut membuat nama Audie kembali menjadi perhatian.

Bukan hanya karena masa jabatannya sebagai Kapolda Papua Barat Daya berlangsung relatif singkat, tetapi juga karena posisi barunya berkaitan langsung dengan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Polri.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1887/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026, Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Posisi Kapolda Papua Barat Daya selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Dr. Hengky Haryadi, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau.

Audie Sonny Latuheru, Putra Merauke Lulusan Akpol 1996

Di balik mutasi terbarunya, Audie memiliki perjalanan karier yang cukup panjang di lingkungan Polri.

Audie dikenal dengan nama lengkap Yulius Audie Sonny Latuheru.

Ia lahir di Merauke, Papua, pada 24 Januari 1972 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. 

Sejumlah sumber mencatat pengalaman Audie banyak bersinggungan dengan bidang reserse, selain pernah mengemban jabatan di bidang pendidikan dan hubungan internasional.

Sebelum dipercaya memimpin Polda Papua Barat Daya, Audie menjabat sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan Khusus Jatanras Lemdiklat Polri sejak 20 September 2024.

Baca juga: Rekam Jejak Brigjen Hengki Haryadi yang Resmi Dilantik Kapolri Jadi Kapolda Papua Barat Daya

Jabatan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan karier Audie tidak hanya berada di lapangan, tetapi juga bersentuhan dengan proses pendidikan dan pengembangan kemampuan personel Polri.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat Kabag Jatinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri.

Rekam jejaknya pun cukup beragam, mulai dari pengalaman di satuan Brimob, reserse, hingga sejumlah posisi di Polda Metro Jaya dan lingkungan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Dari Jatanras ke Kapolda Papua Barat Daya

Perjalanan Audie menuju kursi Kapolda Papua Barat Daya dimulai melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Dalam mutasi tersebut, Audie ditunjuk menggantikan Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K. yang memasuki masa pensiun. Penunjukan Audie menjadikannya salah satu perwira yang mendapat kepercayaan untuk memimpin wilayah hukum baru hasil pemekaran tersebut.

Audie kemudian tiba di Bandara Domine Eduard Osok, Kota Sorong, pada 7 Juli 2026 untuk mulai menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Sejak awal, pendekatan yang dibawa Audie terlihat cukup jelas. Ia menyatakan akan mengedepankan pendekatan humanis dengan tetap melanjutkan pola pengamanan yang telah berjalan sebelumnya dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan wilayah.

“Memberikan rasa aman itu adalah hak mutlak bagi masyarakat di wilayah ini dan tentunya menjadi keinginan semua pimpinan, intinya ketika masyarakat merasa aman ditempatnya, maka hakikatnya adalah keamanan itu sendiri,” ujar Audie saat mengawali tugasnya sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Baca juga: Rekam Jejak Irjen Herry Rudolf Nahak yang Akan Pensiun dari Polri, Alumni Terbaik Akpol 1990

Pendekatan Humanis Jadi Ciri Kepemimpinan Audie

Karakter geografis dan dinamika sosial Papua Barat Daya membuat pendekatan keamanan tidak bisa hanya bertumpu pada aspek penindakan.

Audie menilai pola pengamanan yang sudah diterapkan Kapolda sebelumnya tetap perlu dipertahankan, tetapi dapat dimodifikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Bahwa pola pengamanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Gatot Haribowo akan diteruskan dan kami juga akan melakukan modifikasi-modifikasi tertentu untuk terus meningkatkan pelayanan yang sudah ada sebelumnya,” katanya.

Di lapangan, gaya kepemimpinan Audie juga menekankan pentingnya interaksi langsung antara polisi dengan masyarakat.

Jajaran kepolisian, termasuk para Kapolres, didorong lebih aktif turun ke lapangan untuk mendengar persoalan, keluhan, aspirasi, dan masukan warga.

Pendekatan tersebut kemudian diarahkan agar tidak berhenti pada dialog, tetapi dilanjutkan dengan tindakan sesuai tugas dan kewenangan kepolisian.

Pada Agustus 2026, Audie juga menekankan agar pejabat baru di lingkungan Polda Papua Barat Daya segera bekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan.

 Ia bahkan mendorong adanya customer centric review, yakni penilaian kinerja yang menempatkan kepuasan masyarakat sebagai salah satu tolok ukur pelayanan.

Pendekatan seperti itu menjadi salah satu catatan penting dari masa kepemimpinan Audie yang singkat di Papua Barat Daya.

Baca juga: Rekam Jejak Irjen Jawari yang Kini Jabat Asisten SDM Kapolri, Pernah Bertugas di Polda Jatim

Hanya Sekitar 2 Bulan, Audie Sudah Dapat Amanah Baru

Masa kepemimpinan Audie sebagai Kapolda Papua Barat Daya memang tidak berlangsung lama.

Ia ditetapkan sebagai Kapolda pada 25 Juni 2026, kemudian mulai menjalankan tugas di Sorong pada awal Juli. Pada 30 Agustus 2026, namanya kembali masuk dalam daftar mutasi perwira tinggi Polri.

Dengan demikian, praktis masa kepemimpinan Audie di Papua Barat Daya berlangsung sekitar dua bulan. Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri periode singkatnya sebagai pimpinan tertinggi Polda Papua Barat Daya.

Namun, masa tugas yang singkat tidak serta-merta menunjukkan minimnya peran yang dijalankan.

Selama menjabat, Audie sempat mendorong penguatan komunikasi dengan masyarakat, peningkatan pelayanan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya terlihat dalam forum stakeholder meeting terkait percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua Barat Daya pada Juli 2026.

Kembali ke Dunia Pendidikan Polri

Penugasan Audie sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri menarik karena posisi ini kembali menempatkannya di lingkungan pendidikan setelah sebelumnya menjabat sebagai Kadiklatsus Jatanras.

Pengalaman panjang di lapangan kemudian bertemu dengan tugas pengembangan sumber daya manusia Polri. Dalam konteks tersebut, pengalaman Audie di bidang reserse, Brimob, hubungan internasional, hingga kepemimpinan di tingkat Polda menjadi modal yang relevan untuk dibagikan dalam lingkungan pendidikan kepolisian.

Perubahan ini juga perlu dipahami sebagai mutasi dan promosi jabatan, bukan otomatis berarti kenaikan pangkat.

Artinya, penempatan pada jabatan baru tidak dengan sendirinya memastikan Audie langsung menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.). Perubahan pangkat tetap mengikuti keputusan dan ketentuan administrasi kepangkatan yang berlaku.

Di tengah mutasi terbaru tersebut, muncul pula informasi mengenai kemungkinan Audie kembali mendapat amanah memimpin salah satu Polda di Pulau Jawa.

Namun, informasi itu masih sebatas kabar yang beredar. Belum ada keputusan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan penugasan tersebut.

Untuk saat ini, yang sudah pasti adalah Audie meninggalkan jabatan Kapolda Papua Barat Daya dan mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Jika melihat perjalanan kariernya, perpindahan Audie menunjukkan pola penugasan yang cukup menarik. Ia tidak hanya ditempatkan pada jabatan operasional, tetapi juga pernah dipercaya di sektor pendidikan dan hubungan internasional sebelum menjadi Kapolda Papua Barat Daya.

Karena itu, masa sekitar dua bulan di Papua Barat Daya sebaiknya tidak hanya dilihat dari lamanya waktu menjabat. Justru, penugasan tersebut memperlihatkan pengalaman kepemimpinan Audie di wilayah dengan karakter geografis dan dinamika sosial yang berbeda.

Kini, pengalaman tersebut dibawa kembali ke lingkungan pendidikan Polri. Posisi Widyaiswara di Sespim Lemdiklat Polri memberi ruang bagi Audie untuk mentransfer pengalaman lapangan kepada personel dan calon pemimpin Polri.

Dengan rekam jejak yang melintasi dunia reserse, pendidikan, hubungan internasional, hingga kepemimpinan di tingkat Polda, babak baru Audie Sonny Latuheru di Sespim bukan sekadar perpindahan jabatan. Penugasan itu juga menjadi kelanjutan dari perjalanan karier seorang perwira yang bergerak dari pengalaman operasional menuju ruang pengembangan kepemimpinan Polri.