Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau
Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku tengah menghadapi dilema besar dalam mengamankan hak pendidikan bagi puluhan sampai ratusan ribu siswa miskin yang terlempar dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 sekolah negeri karena kurangnya kapasitas.
Gubernur Dedi Mulyadi mengaku sempat akan melakukan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri, namun urung dilakukan karena ada keberatan dari sejumlah yayasan sekolah swasta.
Sementara di sisi lain tak sedikit yayasan sekolah swasta yang terkesan enggan menerima tawaran kerja sama pembiayaan yang disodorkan oleh Pemprov Jabar.
"Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau," kata Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Senin.
Atas situasi krusial tersebut ia mendesak seluruh manajemen sekolah swasta di Jabar untuk melunakkan ego sektoral dan segera membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi calon murid dari keluarga ekonomi menengah ke bawah pada tahun ajaran 2026/2027.
Pemprov Jabar telah menyiapkan skema stimulus fiskal berupa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama sebagai kompensasi penyerapan siswa miskin tersebut. Anggaran subsidi ini diharapkan dapat segera disepakati oleh pihak yayasan.
Menurut Dedi, kolaborasi taktis antara Pemprov Jabar dan sektor swasta merupakan instrumen mutlak demi memutus mata rantai anak putus sekolah di tingkat SMA dan SMK.
Tanpa adanya intervensi dan kelonggaran dari sekolah swasta, kata dia, anak-anak dari keluarga tidak mampu yang gagal menembus sekolah negeri dipastikan kehilangan masa depannya.
Sebagai kepala daerah, ia mengatakan akan pasang badan dan berupaya keras agar skenario terburuk mengenai anak putus sekolah akibat himpitan ekonomi tidak terjadi di Jabar. Menurutnya, seluruh anak dari keluarga rentan harus memiliki hak dan fasilitas proteksi pendidikan yang setara.
Berdasarkan pemetaan sosiologis yang dilakukan Pemprov Jabar, kelompok masyarakat dari kelas ekonomi mampu saat ini telah memantapkan langkahnya untuk mendaftar secara mandiri di sekolah-sekolah swasta. Sementara itu sebagian murid lain yang memenuhi kriteria SPMB 2026 akan didistribusikan ke sekolah negeri yang tersedia.
Oleh karena itu kuota kosong yang tersisa di sekolah swasta mitra diharapkan dapat diprioritaskan bagi penyerapan siswa miskin guna menjamin asas keadilan sosial dalam dunia pendidikan.