Operasi penangkapan ikan sapu-sapu seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Ia penting sebagai langkah pengendalian. Namun, ini bukan solusi utama.

Jakarta (ANTARA) - Instruksi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melakukan operasi penangkapan ikan sapu-sapu secara menyeluruh di ibu kota terdengar sederhana, bahkan masuk akal, sebagai respons cepat terhadap ancaman ekologis yang kasatmata.

Di satu sisi, langkah tersebut terasa konkret dan mudah dipahami. Ada aktivitas yang terlihat, hasil yang dapat dihitung, serta narasi kerja yang bisa disampaikan kepada publik. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya

Ikan sapu-sapu bukanlah fenomena baru di Jakarta. Ia telah lama menjadi penghuni tetap sungai-sungai yang kualitas airnya menurun. Kehadirannya bahkan nyaris dapat diprediksi: di mana air tercemar, di situlah mereka berkembang. Hal ini menjadikan ikan sapu-sapu lebih dari sekadar spesies asing, melainkan bagian dari pola ekologis yang terus berulang.

Dalam kacamata ekologi, spesies seperti ikan sapu-sapu ini disebut sebagai indikator biologis. Kehadirannya menandakan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Artinya, keberadaannya bukan sebab utama, melainkan akibat dari kerusakan yang lebih dalam. Menghilangkannya tanpa memperbaiki kondisi sungai hanya akan mengulang siklus yang sama.

Karena itu, operasi penangkapan ikan sapu-sapu memiliki makna ganda. Di satu sisi, ia merupakan langkah pengendalian yang diperlukan dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menjadi pengalihan dari persoalan yang jauh lebih mendasar.

Secara teknis, operasi penangkapan ikan sapu-sapu bisa dibenarkan. Namun, secara simbolik, ia menyerupai upaya menutup masalah tanpa benar-benar menyelesaikannya.

Sungai tidak menjadi bersih hanya karena ikan sapu-sapu berkurang. Air Sungai tetap bisa membawa limbah domestik, deterjen, dan sisa aktivitas rumah tangga. Dalam banyak kasus, beban pencemaran ini justru terus meningkat dari waktu ke waktu. Ikan hanyalah bagian yang terlihat dari persoalan yang jauh lebih luas.

Data berbagai studi lingkungan menunjukkan bahwa pencemaran sungai di wilayah perkotaan di Indonesia didominasi oleh limbah domestik. Persentasenya bisa mencapai lebih dari separuh total beban pencemar. Ini bukan persoalan kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah struktur masalah yang membentuk kondisi sungai secara keseluruhan.

Ketika struktur ini tidak disentuh, setiap intervensi menjadi parsial. Ia bekerja pada satu titik, tetapi tidak mengubah sistem yang lebih besar. Hasilnya mudah ditebak, masalah kembali dalam bentuk yang sama. Bahkan, dalam beberapa kasus, kondisinya bisa menjadi lebih buruk.

Ikan sapu-sapu memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Ia mampu hidup di air dengan kadar oksigen rendah yang tidak ramah bagi spesies lain. Ia juga dapat beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Dalam ekosistem yang rusak, ia justru diuntungkan.

Kondisi ini menciptakan paradoks yang jarang disadari. Semakin buruk kualitas sungai, semakin kuat posisi ikan sapu-sapu. Upaya penangkapan ikan ini tanpa perbaikan lingkungan hanya menjadi jeda sementara. Setelah itu, populasi ikan ini akan pulih dan kembali mendominasi.

Tak kenal solusi instan

Jika kita cermati, masalah lingkungan tidak mengenal solusi instan, karena ia terbentuk dari akumulasi panjang berbagai faktor. Oleh sebab itu, penyelesaiannya pun memerlukan pendekatan jangka panjang. Ini adalah konsekuensi logis dari kompleksitas masalah.

Maka, jika hanya mengandalkan operasi penangkapan ikan sapu-sapu, kita akan terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir. Energi dan sumber daya dikeluarkan, namun akar permasalahan sesungguhnya tidak pernah tersentuh.

Lebih jauh, operasi penangkapan ikan sapu-sapu ini berisiko menciptakan persepsi keliru di publik, seolah-olah sumber persoalan utama memang berada pada keberadaan ikan tersebut. Padahal, akar masalah yang lebih mendasar justru terletak pada kualitas air dan lemahnya tata kelola limbah.

Ketika persepsi publik bergeser ke arah yang keliru, maka arah kebijakan pun berpotensi ikut terseret. Akibatnya, solusi yang lahir bukan berbasis kebutuhan struktural, melainkan sekadar merespons apa yang tampak di permukaan.

Dalam konteks itu, penting untuk melihat bahwa sungai-sungai di Jakarta telah lama berada di bawah tekanan lingkungan yang berat. Laju urbanisasi yang tinggi membawa konsekuensi meningkatnya beban pencemaran, sementara kepadatan penduduk mempercepat degradasi kualitas air.

Di sisi lain, kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah belum sepenuhnya mampu mengejar laju pertumbuhan tersebut. Situasi ini menciptakan ketimpangan antara produksi limbah dan kemampuan sistem untuk mengelolanya secara layak.

Oleh karena itu, solusi parsial seperti operasi penangkapan ikan sapu-sapu menjadi tidak memadai jika tidak dibarengi dengan pembenahan yang lebih mendasar. Kunci utama sesungguhnya terletak pada pengelolaan limbah domestik yang sistematis dan berkelanjutan.

Tanpa sistem yang memadai, sungai akan terus berfungsi sebagai saluran pembuangan tidak resmi —sebuah realitas yang kerap terjadi di kota-kota besar. Selama sektor ini belum disentuh secara serius, setiap upaya perbaikan hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh inti persoalan.

Operasi penangkapan ikan sapu-sapu seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Ia penting sebagai langkah pengendalian. Namun, ini bukan solusi utama.

Pada akhirnya, sungai adalah cermin dari cara kota dikelola. Ia merekam setiap keputusan dan setiap kelalaian kita. Apa yang terjadi di dalamnya bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari proses panjang.

Menangkapi ikan sapu-sapu mungkin menyelesaikan satu persoalan kecil. Tetapi, jika akar masalah tetap dibiarkan, maka persoalan yang sama akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.

Sungai bisa saja tampak lebih bersih untuk sementara, namun kualitas air tidak benar-benar membaik. Dalam kondisi seperti itu, ruang ekologis sungai justru berpotensi diisi kembali oleh spesies yang sama maupun oleh masalah baru yang tidak kalah kompleks.

*) Rejeki Wulandari adalah pegiat dan pemerhati isu lingkungan, founder Kararas