TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah derasnya kritik dan tanda tanya publik soal pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara lebih rinci.

Di balik angka puluhan ribu unit motor listrik yang sempat viral, tersimpan alasan operasional yang disebut krusial terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit disentuh layanan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberadaan motor listrik bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari strategi distribusi program di lapangan.

Baca juga: Ternyata Pengadaan Motor MBG Pernah Ditolak Menkeu Purbaya: Harusnya Utamanya Untuk Makanan

Menembus Wilayah Sulit Dijangkau

Menurut Dadan, tantangan utama program MBG adalah menjangkau daerah terpencil yang tidak bisa diakses kendaraan besar. Dalam konteks inilah motor listrik dinilai menjadi solusi paling realistis.

"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujarnya di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Motor tersebut, lanjutnya, tidak hanya diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga dapat digunakan oleh tim di lapangan untuk mendukung kelancaran distribusi dan pengawasan program.

Harga Lebih Murah dari Pasaran

Menjawab sorotan terkait anggaran, Dadan menekankan bahwa harga pembelian motor listrik justru lebih rendah dari harga pasar. Setiap unit dibeli dengan kisaran Rp 42 juta, lebih murah dibanding harga pasaran sekitar Rp 52 juta.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pengadaan tersebut sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025, bukan keputusan mendadak di tengah jalan.

"Dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ucapnya.

Realisasi dan Distribusi Bertahap

Dari target awal sekitar 24.400 unit, realisasi pengadaan mencapai 21.800 unit. Meski jumlahnya besar, Dadan menegaskan kendaraan tersebut belum sepenuhnya didistribusikan dan akan dialokasikan secara bertahap, terutama ke dapur MBG di wilayah dengan akses terbatas.

"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah daerah yang sulit," imbuhnya.

Baca juga: Sudah Habiskan Rp1,2 Triliun Tapi Belum Jalan? Kepala BGN Buka-bukaan Soal Nasib Motor Listrik MBG

Tidak Ada Pengadaan Baru di 2026

Menjawab kekhawatiran publik soal potensi pemborosan berlanjut, Dadan memastikan bahwa tidak ada rencana pengadaan motor listrik baru pada tahun 2026. Program pembelian ini disebut hanya berlaku untuk anggaran 2025.

"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," imbuhnya.

Klarifikasi Isu 70.000 Unit

Sebelumnya, publik dihebohkan oleh klaim viral yang menyebut adanya 70.000 unit motor listrik hanya untuk satu wilayah.

Dadan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan angka pengadaan jauh lebih kecil dari yang beredar.

Kasus ini kembali menyoroti dilema klasik dalam kebijakan publik: kebutuhan operasional di lapangan sering kali tidak sepenuhnya terlihat oleh publik, sementara angka anggaran yang besar langsung memicu kecurigaan.

Di satu sisi, motor listrik dapat menjadi solusi konkret untuk menjangkau daerah sulit dan memastikan program MBG berjalan efektif.

Namun di sisi lain, transparansi dan komunikasi yang jelas menjadi kunci agar kebijakan semacam ini tidak terus menjadi polemik.

Dengan penjelasan yang diberikan, BGN berupaya menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan sekadar belanja, melainkan investasi untuk memastikan program gizi nasional benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

***

(TribunTrends/kompas)