Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua I Bidang Organisasi Pengprov PBVSI Aceh, Dr Musa Bintang mengakui, adanya isu miring yang menyeret organisasi bola voli Aceh itu terkait dugaan praktik upeti oleh oknum tertentu.

Ia menegaskan tidak mengetahui praktik tersebut dan menyebut jika benar terjadi, hal itu sangat tidak pantas dilakukan dalam dunia olahraga.

Menurutnya, olahraga adalah wadah pengabdian, bukan tempat mencari keuntungan pribadi.

Musa berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Ketua Umum Pengprov PBVSI Aceh, Ir Mawardi Ali, guna menjernihkan persoalan ini.

Ia meyakini ketua umum juga tidak mengetahui praktik tersebut dan sama-sama prihatin atas isu yang mencoreng nama PBVSI Aceh.

Selain itu, Musa Bintang menyoroti banyaknya Pengcab PBVSI di Aceh yang kini vakum, padahal kegiatan Pra PORA sudah semakin dekat. 

Ia berencana berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota untuk mencari solusi agar roda organisasi kembali berjalan.

Baca juga: 16 Pengcab Ajukan Mosi tak Percaya ke Pengprov PBVSI Aceh, Ini Beberapa Sebabnya

Musa Bintang menegaskan, tidak ada biaya untuk mandat yang diberikan kepada Pengcab.

Untuk itu, ia meminta dukungan pegiat voli Aceh dalam langkah melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Sejumlah pegiat bola voli, termasuk mantan pemain, pelatih, dan pemilik klub, juga menyatakan kesediaan bekerja keras demi menghidupkan kembali marwah voli Aceh yang kini mati suri,” ungkap Musa Bintang.

KONI Ikut Prihatin

Sebelumnya, KONI Aceh menyatakan keprihatinan atas kisruh berkepanjangan di tubuh PBVSI Aceh. 

Isu yang beredar mencakup SK ganda hingga dugaan penarikan upeti untuk rekomendasi Muskab maupun turnamen resmi.

KONI Aceh berharap, kondisi ini segera berakhir, mengingat PBVSI adalah salah satu cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI Aceh.

Beberapa sumber menyebut, masa kepengurusan PBVSI Aceh di bawah kepemimpinan Mawardi Ali akan berakhir pada tahun 2027.

Di sisi lain, saat ini banyak Pengcab PBVSI kabupaten/kota dalam kondisi vakum.

Bahkan, ada daerah potensial seperti Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, dan Pidie, yang tidak diikutsertakan dalam event resmi seperti Pra PORA.

Akibatnya, sejumlah pemain berpindah ke daerah lain yang lebih aktif.

Lebih ironis lagi, ditemukan adanya dua SK kepengurusan PBVSI Aceh dengan tanggal yang sama, ditandatangani Ketua PB PBVSI Pusat, namun berisi nama pengurus berbeda. 

Baca juga: KONI Aceh Prihatin Kisruh di Tubuh Pengprov PBVSI, T Rayuan Sukma: Kami tak Bisa Intervensi Langsung

Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai keabsahan SK tersebut.

Selain itu, muncul dugaan adanya setoran upeti kepada pihak Pengprov jika ingin melaksanakan turnamen atau Muskab.

Praktik ini dinilai memberatkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya.

Para pengurus klub berencana melaporkan hal tersebut serta berkoordinasi dengan KONI Aceh untuk mencari jalan keluar.

Dengan adanya komitmen pembenahan dari pengurus dan dukungan pegiat voli, diharapkan dunia bola voli Aceh dapat kembali bangkit dan terbebas dari praktik yang merugikan olahraga.(*)